DOMPU - Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Arif Hidayatullah, SE., menghadiri kegiatan sinkronisasi usulan Program Listrik Pedesaan (Lisdes) Tahun 2026–2029 bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan usulan pemerintah daerah dengan kebutuhan riil masyarakat guna mempercepat pemerataan akses listrik, khususnya di wilayah pedesaan.
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI tersebut berlangsung selama dua hari, Selasa–Rabu (20–21 Oktober 2026), di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pertemuan tersebut turut dihadiri Bupati Sumbawa, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, serta perwakilan bupati dan wali kota se-NTB.
Dalam penyampaian usulan Program Listrik Pedesaan untuk Kabupaten Dompu, Bupati Bambang Firdaus menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat menentukan peningkatan kualitas kehidupan. Menurutnya, ketersediaan listrik memiliki keterkaitan erat dengan kemajuan sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan berbagai bidang kehidupan lainnya.
Bupati mengungkapkan bahwa berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Dompu, masih terdapat masyarakat di sejumlah wilayah pedesaan yang belum memperoleh akses listrik secara memadai. Bahkan, sebagian warga saat ini masih bergantung pada sambungan listrik milik tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Saat ini, Kabupaten Dompu tercatat memiliki 1.431 titik atau keluarga yang belum memperoleh akses listrik melalui sambungan mandiri dan tersebar di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat.
“Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian kami dalam mendorong pemerataan layanan bagi masyarakat,” jelasnya.
Bupati Bambang Firdaus menegaskan bahwa pemenuhan akses listrik membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas pemerintahan agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal. Menurutnya, percepatan elektrifikasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jaringan listrik, tetapi juga harus disertai penyediaan instalasi dan perangkat pendukung yang memenuhi standar bagi masyarakat penerima manfaat.
“Pemkab Dompu menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan Program Lisdes 2026-2029 melalui Kerjasama dengan Kementerian ESDM,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, ST., M.Sc., Ph.D., dalam pemaparannya menjelaskan bahwa keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota sangat diperlukan untuk memastikan usulan lokasi Program Listrik Pedesaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dengan demikian, pemetaan lokasi program dapat dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik.
Ia menegaskan bahwa sinkronisasi usulan merupakan tahapan penting dalam memastikan perencanaan pembangunan listrik pedesaan berjalan secara terpadu berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Proses tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas pelaksanaan program elektrifikasi di daerah.
“Kolaborasi antara Kementerian ESDM, Pemda dan PLN menjadi kunci agar target elektrifikasi dapat didorong secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat,” jelas Amiruddin.
Berdasarkan hasil sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Dompu dan Kementerian ESDM, terdapat tiga kelompok usulan yang menjadi perhatian dalam Program Lisdes 2026–2029. Hasil tersebut mencakup wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik, masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik mandiri, serta tahapan verifikasi terhadap seluruh data usulan.
Pertama, terdapat sejumlah wilayah yang hingga saat ini belum mendapatkan jaringan listrik sama sekali, yakni Pasar Minggu Desa Pekat, Bukit Mente Desa Kadindi, Kampung Bali Desa Nanga Miro, Dusun Montong Desa Kadindi, dan Dam Mila Desa Bakajaya. Lokasi-lokasi tersebut menjadi bagian dari usulan prioritas pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian dalam pemerataan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Kedua, terdapat sebanyak 1.431 kepala keluarga (KK) yang belum memiliki meteran listrik atau kWh meter sebagai sambungan listrik mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap perluasan jaringan dan pemasangan sambungan listrik rumah tangga.
Ketiga, seluruh data usulan dari kedua kelompok tersebut untuk sementara diterima oleh Kementerian ESDM sebagai bahan tindak lanjut perencanaan program. Selanjutnya, kementerian akan melakukan verifikasi faktual ke lapangan guna memastikan kesesuaian data, kondisi lokasi, dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
Melalui sinkronisasi Program Listrik Pedesaan Tahun 2026–2029, Pemerintah Kabupaten Dompu berharap kebutuhan listrik masyarakat yang selama ini belum terlayani dapat segera ditangani melalui dukungan pemerintah pusat dan PLN. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dasar sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Dompu. (Adv)

0 Komentar