Bupati Dompu Gandeng BPKP, Matangkan Pengembangan RSUD Manggelewa

Pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui rencana pengembangan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manggelewa sebagai penguatan sistem pelayanan dan rujukan kesehatan masyarakat.


DOMPU - Pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui rencana pengembangan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manggelewa sebagai penguatan sistem pelayanan dan rujukan kesehatan masyarakat.


Langkah strategis tersebut dibahas dalam audiensi Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE., bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (08/10/2026).


Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Kepala BPKAD, Direktur RSUD Manggelewa beserta jajaran untuk memperoleh masukan, arahan, dan pendampingan agar rencana pengembangan rumah sakit disusun secara matang, terukur, dan akuntabel.


Bupati Dompu menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.


Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang cepat, layak, aman, dan berkualitas.


“Pengembangan RSUD Manggelewa harus kita lihat sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Manggelewa dan kawasan sekitarnya. Karena itu, perencanaannya harus dilakukan secara matang dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujar Bupati.


Secara sosiogeografis, RSUD Manggelewa memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu pusat rujukan aktif bagi delapan Puskesmas di wilayah sekitarnya.


Kondisi tersebut menunjukkan semakin pentingnya peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan rujukan medis.


Meski jarak menuju rumah sakit lain secara nominal dapat ditempuh sekitar 30 menit, kondisi geografis dan berbagai kendala di lapangan dapat memengaruhi kecepatan penanganan pasien.


Faktor kondisi jalan, keterbatasan armada ambulans, cuaca, serta karakteristik geografis wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam proses rujukan pasien.


Tantangan tersebut semakin krusial dalam menghadapi kondisi kegawatdaruratan medis, seperti ibu yang hendak melahirkan, korban kecelakaan lalu lintas, maupun pasien kritis yang membutuhkan penanganan segera.


Karena itu, pengembangan RSUD Manggelewa dipandang sebagai strategi untuk memperpendek rantai rujukan sekaligus memperkuat daya dukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut.


Bupati menekankan bahwa setiap rencana pengembangan fasilitas pelayanan publik harus berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, kajian komprehensif, serta mempertimbangkan kemampuan dan tata kelola keuangan daerah.


Keterlibatan BPKP dalam proses perencanaan diharapkan dapat memastikan pembangunan berjalan transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


“Yang kita bangun bukan sekadar gedung, tetapi sistem pelayanan. Karena itu, seluruh aspek harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari kebutuhan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan, sampai keberlanjutan operasionalnya,” tegas Bupati.


Bupati juga menginstruksikan OPD terkait dan jajaran RSUD Manggelewa untuk menyiapkan seluruh data pendukung secara komprehensif sebagai landasan penyusunan rencana pengembangan rumah sakit.


Data tersebut meliputi kebutuhan pelayanan, jumlah rujukan, cakupan wilayah pelayanan, kondisi sarana dan prasarana, kebutuhan tenaga kesehatan, hingga proyeksi kebutuhan masyarakat agar pengembangan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.


Pengembangan RSUD Manggelewa diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat Manggelewa dan kecamatan-kecamatan sekitarnya.


Dengan kapasitas pelayanan yang semakin memadai, masyarakat diharapkan tidak lagi selalu bergantung pada fasilitas kesehatan di wilayah lain ketika membutuhkan pelayanan rujukan.


Pemerintah Kabupaten Dompu juga menempatkan keselamatan dan kemudahan akses masyarakat sebagai prioritas utama dalam perencanaan pengembangan rumah sakit tersebut.


Komitmen ini menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan kesehatan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata.


Audiensi bersama BPKP Perwakilan NTB menjadi momentum awal untuk memperkuat perencanaan pengembangan RSUD Manggelewa melalui pendekatan berbasis data, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.


Pemerintah Kabupaten Dompu selanjutnya akan memperkuat koordinasi lintas sektor serta menindaklanjuti berbagai masukan untuk mematangkan rencana pengembangan rumah sakit tersebut.


Melalui langkah tersebut, RSUD Manggelewa diharapkan tidak hanya memiliki fasilitas fisik yang lebih memadai, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang cepat, profesional, terjangkau, dan responsif.


Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi NTB, Adrian Puspawijaya, menyampaikan bahwa keterlibatan BPKP dalam perencanaan pembangunan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengawal proses sejak awal agar potensi risiko dapat diantisipasi.


“Pada prinsipnya, kami bukan mencari kesalahan. Yang kami lakukan adalah mengawal sebelum kejadian, sehingga berbagai risiko yang mungkin muncul dapat diantisipasi dan diminimalkan sejak awal,” ungkapnya.


Ia menegaskan bahwa BPKP terbuka memberikan konsultasi dan pendampingan terhadap berbagai program maupun rencana pembangunan yang membutuhkan penguatan dari sisi tata kelola dan pengelolaan.


“Kami siap apabila ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan. Pada prinsipnya BPKP tidak bisa memberikan rekomendasi dalam hal layak atau tidak Sebuah proses suatu program akan tetapi siap memberikan pendampingan Harapannya, semua yang dilakukan dapat menjadi lebih terukur, terstruktur, dan jelas dalam pengelolaannya,” jelasnya.


Menurut Adrian, pengawalan sejak tahap perencanaan sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan dan kegiatan pemerintah memiliki perhitungan yang matang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban.


Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa BPKP akan terus meningkatkan kapasitas internal melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi para auditor.


Upaya tersebut bertujuan memperkuat kompetensi dan profesionalisme auditor agar pelaksanaan pengawasan semakin mantap, objektif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah.


“Ke depan kami juga akan melaksanakan Diklat bagi para auditor, sehingga para auditor semakin mantap dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya.


Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya membangun pola pengawasan yang preventif dan konstruktif antara BPKP dan pemerintah daerah.


Dengan pendampingan sejak tahap perencanaan, berbagai potensi risiko diharapkan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga pengembangan RSUD Manggelewa dapat terlaksana secara tertib, terukur, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Dompu. (Adv)

Posting Komentar

0 Komentar