Tantangan Pemerintahan Dompu Maju di Tengah Pemangkasan TKD dan Meningkatnya Belanja Pegawai PPPK Tahu 2026

 

Wakil Ketua 1 DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, SE. Foto Istimewa

DOMPU - Pemerintah Kabupaten Dompu dihadapkan pada tantangan berat dalam mengelola anggaran tahun 2026. Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD tahun 2026, terjadi pemangkasan pendapatan transfer (TR) yang signifikan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan via WhatsApp.


Menurut Kurnia Ramadhan, dana TR umum tahun 2025 sebesar Rp 789.236.220.000 sedangkan tahun 2026 menurun menjadi Rp 625.688.738.000 terjadi penurunan sebentar Rp 163.547.482.000. Kurnia Ramadhan mengatakan bahwa, dari dana TR umum tersebut habis untuk belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:


1. Gaji PNS, tambahan Penghasilan, BPJS, JKK, JKM, sebanyak : 393.894.290.629 terjadi kenaikan belanja PNS sebanyak 2,5 Persen atau sekitar 5.852.646.217


2. Gaji PPPK , TPP PPPK,BPJS,JKK,JKM sebanyak 220.723.743.570. yang semula : 15.859.544.240 atau terjadi Lonjakan sebesar : 219.417.885.930


3. Lain-lain Gaji dan tunjangan : 13.428.589.275 + 629.186.769. Sehingga total Belanja pegawai Kabupaten Dompu sebesar Rp 628.675.810.235," 


"Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang kita harapkan hampir tidak terjadi penurunan yang sangat Extrim yakni Rp 49.640.437.000. Sedangkan DAK non fisik yang ada diperuntukan dengan jelas seperti bantuan operasional sekolah sebesar Rp 23.347.862.000," tegas Kurnia Ramadhan sapaan Ema yang beberapa kali menjadi wakil rakyat daerah, Senin (6/10/2025).


Dia menambahkan bahwa, dalam Kondisi Seperti ini akibat pemangkasan anggaran dana transfer pusat maka menimbulkan tantangan seperti terganggunya pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, menurunnya kemampuan fiskal daerah, ancaman stagnasi ekonomi daerah, serta potensi peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran serta berpotensi Gejolak Sosial di daerah yang sangat bergantung pada dana transfer tersebut.


"Bayangan saja, proyek fisik hilang, pembelanjaan seperti Government Expenditure tidak ada, keadaan usaha karena aktivitas ekonomi berkurang pembelanjaan menurun secara extrim. Saya berharap ada alternatif Lain yang harus dipikirkan bersama dalam rangka menunjang pembiayaan agar ada kegiatan pembangunan terutama yg menyangkut kebutuhan dan kesehatan dasar," harapnya. (SN01)

Posting Komentar

0 Komentar