 |
| Di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat yang berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD), Pemerintah Kabupaten Dompu tidak tinggal diam. Berbagai langkah strategis terus ditempuh demi memastikan program pembangunan tetap berjalan. |
DOMPU – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat yang berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD), Pemerintah Kabupaten Dompu tidak tinggal diam. Berbagai langkah strategis terus ditempuh demi memastikan program pembangunan tetap berjalan.
Salah satu langkah konkret dilakukan melalui upaya melobi Pemerintah Pusat untuk memperoleh dukungan anggaran dari APBN. Upaya ini menjadi bagian dari strategi daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, khususnya sektor perumahan.
Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH., mengambil peran langsung dalam upaya tersebut. Ia hadir menemui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, SE., dalam pertemuan resmi di Jakarta.
Pertemuan itu menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Dompu dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Fokus utama pembahasan adalah penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Dari hasil pertemuan tersebut, Pemkab Dompu berhasil mendapatkan alokasi bantuan sebanyak 2.658 unit rumah. Bantuan ini bersumber dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PKP di Jakarta pada Kamis (15/01/2026). Hadir pula Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dompu, Rahmat Hidayat, serta Ketua Partai Gelora Dompu, Haerul.
Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat penanganan persoalan perumahan.
Menurutnya, kebutuhan akan hunian layak di Kabupaten Dompu masih cukup tinggi. Karena itu, dukungan dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan.
“Fokus utama pertemuan ini adalah memperjuangkan bantuan RTLH melalui program BSPS sebanyak 2.658 unit untuk Kabupaten Dompu,” ujar Syirajuddin.
Ia menegaskan bahwa usulan tersebut mendapatkan respons positif dari Kementerian PKP. Bahkan, bantuan yang diajukan dipastikan akan direalisasikan.
Kabar tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Dompu yang membutuhkan hunian layak. Program BSPS diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain program BSPS, Pemerintah Kabupaten Dompu juga mengusulkan kelanjutan program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KT). Program ini direncanakan akan berlanjut pada periode 2027 hingga 2029.
Kementerian PKP disebut merespons positif usulan tersebut. Hal ini membuka peluang bagi Dompu untuk terus mendapatkan dukungan dalam pembangunan kawasan permukiman.
Syirajuddin berharap, dukungan dari Pemerintah Pusat dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi persoalan RTLH. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan kualitas hunian masyarakat di Kabupaten Dompu dapat meningkat secara signifikan. Pemerintah daerah pun optimistis pembangunan sektor perumahan akan semakin merata dan berkelanjutan. (SN01)
0 Komentar