Bupati Dompu Tekankan PUG Harus Berdampak Nyata, OPD Diminta Siapkan Bukti Pelaksanaan

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., memimpin Rapat Persiapan Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 dalam rangka Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Senin (26/10/2026).

DOMPU - Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., memimpin Rapat Persiapan Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 dalam rangka Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Senin (26/10/2026).

Rapat tersebut digelar menyusul masuknya Kabupaten Dompu sebagai salah satu nominasi penerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertemuan ini sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mematangkan kesiapan menghadapi verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Dalam arahannya, Bupati Bambang Firdaus menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kelengkapan dokumen administrasi. Menurutnya, implementasi PUG harus dibuktikan melalui program dan kegiatan yang benar-benar terlaksana serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya mengharapkan komitmen bersama. Kita harus menunjukkan hasil, bukan hanya administrasi. Seluruh data dan dokumen harus selaras dengan kondisi riil di lapangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan saat evaluasi oleh kementerian,” tegasnya.

Bupati menjelaskan bahwa rapat persiapan tersebut merupakan bagian dari evaluasi internal sebelum dilaksanakannya evaluasi eksternal oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan diminta untuk memperkuat koordinasi serta memastikan kesiapan masing-masing dalam menghadapi tahapan verifikasi.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan data, melengkapi dokumen administrasi, serta menyiapkan bukti dukung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Seluruh informasi yang disampaikan harus memiliki kesesuaian antara dokumen, pelaksanaan program, dan kondisi nyata di lapangan.

Selain koordinasi antarperangkat daerah, Bupati turut menyoroti pentingnya membangun sinergi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan keselarasan informasi, mendukung pelaksanaan program, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Dompu.

Dalam kesempatan itu, Bappeda dan Litbang selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PUG bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta seluruh perangkat daerah terkait diminta mengoptimalkan koordinasi dan konsolidasi menjelang pelaksanaan verifikasi lapangan.

Bupati juga menginstruksikan agar seluruh OPD memberikan dukungan penuh dengan menyiapkan bukti pelaksanaan program yang valid, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap perangkat daerah diharapkan memastikan bahwa program responsif gender tidak hanya tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pelaksanaan PUG harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya instansi yang secara khusus menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan keterlibatan seluruh sektor, prinsip kesetaraan gender dapat terintegrasi dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah.

Melalui rapat persiapan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu berharap seluruh tahapan verifikasi lapangan dapat dihadapi dengan kesiapan yang matang, didukung data yang akurat serta bukti pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pemerintah Kabupaten Dompu berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender agar tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian maupun kelengkapan administrasi. Lebih dari itu, PUG diharapkan menjadi bagian nyata dari pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, serta memberikan kesempatan dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. (Adv)