Pemkab Dompu Perkuat Komitmen Kesetaraan Gender, Bidik Anugerah Parahita Ekapraya

Pemerintah Kabupaten Dompu menegaskan komitmennya dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd., saat mengikuti kegiatan verifikasi lapangan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Selasa (27/10/2026). Foto istimewa 


DOMPU - Pemerintah Kabupaten Dompu menegaskan komitmennya dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd., saat mengikuti kegiatan verifikasi lapangan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Selasa (27/10/2026).


Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Dompu tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting bersama tim evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia.


Dalam kesempatan itu, H. Rifaid menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Dompu memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, serta responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan maupun laki-laki.


Menurutnya, Pengarusutamaan Gender bukan sekadar pemenuhan dokumen administrasi atau indikator penilaian semata. Lebih dari itu, PUG harus menjadi bagian penting dan terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan daerah.


Ia menjelaskan, penerapan PUG perlu diwujudkan secara konsisten mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pemerintah dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan gender.


Meski demikian, H. Rifaid mengakui bahwa dalam proses pelaksanaan evaluasi masih terdapat sejumlah kekurangan, khususnya terkait pengisian data administrasi dan kelengkapan dokumen pendukung. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Dompu terbuka terhadap masukan serta pendampingan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


"Kami berkomitmen untuk terus menyempurnakan dokumen dan melengkapi seluruh bukti dukung sesuai dengan arahan tim evaluasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya kami dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Dompu," ungkapnya.


Ia juga menegaskan bahwa tim kerja yang telah dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu akan bekerja secara sungguh-sungguh dan maksimal dalam menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan selama proses evaluasi berlangsung.


"Melalui kerja sama dan kerja keras seluruh tim yang telah kami bentuk, kami akan bersungguh-sungguh menghadirkan data yang dibutuhkan. Besar harapan kami Kabupaten Dompu dapat meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dengan dukungan dan pendampingan dari pemerintah pusat," harapnya.


Lebih lanjut, H. Rifaid menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan PUG bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas atau perangkat daerah tertentu. Sebaliknya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengambil peran aktif dan memiliki tanggung jawab bersama dalam mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender.


Ia berharap melalui evaluasi tersebut, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Dompu semakin baik, baik dari sisi kelembagaan, kualitas perencanaan, penganggaran maupun implementasi program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.


"Pengarusutamaan Gender bukan sekadar pemenuhan dokumen penilaian, melainkan bagian integral dari seluruh tahapan pembangunan daerah. Kami menyadari masih ada hal yang perlu disempurnakan, namun kami berkomitmen untuk terus memperbaikinya demi terwujudnya Dompu yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga," pungkasnya.


Kegiatan verifikasi lapangan evaluasi PUG tersebut diikuti sejumlah pejabat eselon II dan III lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu. Kegiatan ini juga diikuti para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia secara virtual bersama tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (Adv)

Posting Komentar

0 Komentar